Klik disini -> 🐳 Zakat Rumah Yang Tidak Ditempati

Secaralogika bukannya kalau tidak ditempati justru kemungkinan-kemungkinan kerusakan akibat ulah penghuninya semakin kecil. Namun ternyata salah, jika kita melihat rumah yang dibiarkan kosong akan terlehat lebih cepat rapuh dan kusam dibanding rumah yang ditempati. Penyebab Rumah Kosong Lebih Cepat Rusak - Sebagian masyarakat di Indonesia

RumahCom – Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan masyarakat dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Islam memberikan batasan kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syaratnya. Menurut Dr Yusuf al Qardhawi, ada beberapa syarat harta kekayaan yang wajib dizakati, yaitu milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, berlalu setahun al Qardhawi, 2007, Hukum Zakat 125. Al Qardhawi juga menjelaskan, ada dua macam kepemilikan tanah, yaitu, tanah yang dimiliki atau dibeli dengan maksud untuk mencari laba. Adapun memiliki rumah dan tanah tidak menjadikan harta ini wajib dizakati. Karena memang rumah, tanah, kendaraan tidak ada zakatnya kecuali jika menjadi barang niaga, atau disewakan. Karena hal tersebut, maka dalam artikel kali ini akan membahas tentang konsep zakat tanah yang disewakan, yang terdiri dari Apa Itu Konsep Zakat Tanah yang Disewakan?Dasar Hukum Sewa-menyewaDasar Hukum Zakat Tanah yang DisewakanAturan yang Berlaku dalam Penyewaan Zakat Tanah 4 Jenis Hukum Wakaf, Pengertian, dan Syaratnya Simak selengkapnya 4 Jenis Hukum Wakaf, Pengertian, dan Syaratnya di sini! Apa Itu Konsep Zakat Tanah yang Disewakan? Zakat tanah yang disewakan adalah wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya Foto Pinterest – Al-feqh. Konsep zakat tanah yang disewakan adalah kasus dimana seorang pemilik tanah menyewakan tanah untuk ditanami atau dimanfaatkan dalam hal ekonomi. Namun dalam hal ini zakat mengenai siapa yang menanggung zakat penghasilan tersebut ada dua pendapat yang berbeda. Pertama, menurut Imam Asy Syafi’i & Daud, zakat penghasilan dari tanah yang disewa ditanggung oleh si penyewa. Sedangkan menurut Abu Hanifah, zakatnya ditanggung si pemilik tanah. Apabila seseorang meminjam tanah untuk ditanami, maka mayoritas ulama menetapkan bahwa zakatnya ditanggung oleh yang meminjam. Penyebab perselisihan paham dalam hal ini adalah masalah hak milik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd Bidayatul Mujtahid 1 211, bahwa Ibnu Qudamah berkata "Zakat itu wajib terhadap tumbuh-tumbuhan, seperti zakat perniagaan, karena itu diwajibkan bukan terhadap pemilik tempat." Al Mughni 2522. Zakat tanah yang disewakan adalah wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya. Ada empat kasus zakat atas tanah ini Jika pemilik tanah adalah petani yang menanaminya sendiri lahannya, maka zakat hasilnya dalam kasus tersebut adalah 10 persen atau lima persen dari tanah dan hasil tanamannya sendiri, yaitu zakat dari tanah yang dipinjam dari dirinya orang itu meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami atau dimanfaatkan, tanpa imbalan apa pun bukan sewa, dan ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam, maka zakatnya dibebankan kepada orang yang diberi pinjaman tanah pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya itu kepada orang lain dengan imbalan hasil tertentu, misalnya seperempat, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing setelah mencapai senisab hasil pengelolaan tanah dari setiap bagian bila salah satu bagian tidak mencapai senisab, maka tidak wajib berzakat.Namun, menurut mazhab Syafi’I sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa zakat atas harta perserikatan dihitung dan dikeluarkan secara bersama-sama. Bila pemilik tanah menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau sejenisnya, yang menurut Jumhur hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, ulama berbeda pendapat. Ibnu Rusyd mengatakan, sebab perbedaan pendapat itu adalah ketidakpastian tentang apakah zakat merupakan beban tanah, beban tanaman, atau beban keduanya. Setelah disepakati bahwa zakat adalah beban keduanya tanah dan tanaman, masih terdapat perbedaan tentang soal mana di antara keduanya itu yang lebih tepat untuk disepakati dibebani zakat. Jumhur berpendapat bahwa biji tanamanlah yang terkena kewajiban zakat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa tanahlah sebagai penentu yang lebih tepat untuk dikenakan zakat. Sedangkan Abu Zahra mengatakan, "Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat yang dipungut dari pemilik tanah dan penyewa adalah sesuai dengan hasil bersih yang diperolehnya setelah pajak dari pihak pemilik dan biaya dari pihak penyewa dikeluarkan." Artinya, keduanya membayar zakat setelah hasil bersihnya mencapai senisab. Demikian pula konteks tanah dapat dianalogikan dengan pemanfaatan tanah seperti bangunan. Jika mengacu kepada pendapat Abu Zahra ini, maka hasil sewa tanah yang telah mencapai senisab dikenakan pajak, demikian pula pengguna lahan akan dikenakan zakat setelah mencapai senisab sesuai peruntukannya. Sekarang Anda sudah memahami konsep zakat tanah yang disewakan. Sama halnya dengan tanah, rumah juga bisa disewakan. Namun, di sisi lain Anda juga bisa membeli rumah dengan pembiayaan KPR sehingga Anda bisa membayarnya dengan cicilan per bulan yang mirip dengan menyewa rumah. Berikut daftar hunian terbaik di Bandung dibawah Rp1 miliar yang bisa Anda pilih! Dasar Hukum Sewa-menyewa Dalam hukum Islam, sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah. Foto Pinterest – Elkainvest Selain jual beli, salah satu kegiatan dalam bisnis properti adalah sewa-menyewa. Kegiatan menyewa properti seperti menyewa rumah, ruko, apartemen, kost dan lain sebagainya sudah lumrah dan jamak dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Karena pentingnya kegiatan sewa menyewa dalam masyarakat, kegiatan sewa menyewa ini juga telah diatur secara jelas dan terperinci dalam hukum agama Islam. Dalam hukum Islam, sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah. Ijarah Secara harfiah, ijarah berasal dari kata al-ajru dari bahasa Arab yang menurut bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Sementara secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfaat. Dalam arti luas, ijarah adalah akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. Dilansir dari menurut fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Hukum ijarah adalah mubah atau diperbolehkan. Tata Cara Ijarah Praktik tata cara ijarah ijarah sangat sering dijumpai dalam masyarakat, apalagi jika berkaitan dengan sewa menyewa properti. Dalam hukum Islam, ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti didefinisikan sebagai akad memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Tata cara ijarah harus melalui ketentuan hukum agama yang betul agar transaksinya halal. Bentuk tata cara ijarah ini mirip dengan kegiatan leasing atau sewa pada bisnis konvensional namun dengan syarat dan rukun tertentu. Dalam hukum Islam, pihak yang menyewa atau lessee disebut dengan mustajir. Pihak yang menyewakan atau lessor disebut dengan mu’jir atau muajir. Kemudian biaya sewa disebut ujrah. Dasar Hukum Zakat Tanah yang Disewakan Zakat tanah yang disewakan harus disalurkan sesuai hukum yang berlaku Foto Shutterstock Berbicara dasar hukum zakat yang disewakan, Mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa penyewalah yang wajib membayar zakat, pendapat ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Abu Hanifah yang membayar zakat itu dibebankan kepada pemilik tanah. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‟an Surah Al-Baqarah ayat 26 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Imam Ahmad bin Hanbal mengambil sumber hukum al-Qur’an dan Hadist, penetapan antara pemilik dan penyewa tanah berkewajiban mengeluarkan zakat dengan alasan adanya perbedaan mencolok sehingga mengambil jalan tengah. Selain itu juga belum ada dalil yang jelas dalam penetapan zakat hasil tanah sewa, kemudian ketetapan antara pemilik tanah dan penyewa untuk mengeluarkan zakat tidak bertentangan dengan nash yang jelas yakni Al-Qur’an dan hadist. Berdasarkan hadis dari riwayat Abu Daud, adapun besar zakat yang dikeluarkan adalah 10%. Dengan ketentuan bahwa tanah tersebut baik atau cocok untuk ditanami apabila tanah tersebut tidak baik atau tidak cocok untuk ditanami maka zakatnya bagi penyewa. Sedangkan kewajiban 10% itu jika sudah atau ketika waktu panen untuk penyewa, dengan syarat ketika panen tidak rusak hasilnya. Adapun bagi pemilik tanah zakat 10 % itu ketika pemilik tanah menerima uang sewa. Aturan yang Berlaku dalam Penyewaan Zakat Tanah Zakat penyewaan tanah memiliki peraturan yang harus diperhatikan Pinterest – Exit Promise Setelah membahas tentang Ijarah, yakni imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya, Anda juga harus memperhatikan aturan yang berlaku tentang penyewaan zakat tanah. Syarat dan Rukun Sewa-menyewa Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh dan berakal dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan, atau barangnya serta keadaan dan yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan, apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Tips legalitas dari properti yang akan dipilih sangat perlu dipertimbangkan dalam transaksi syariah. Ini disebabkan tidak terlibatnya lembaga besar seperti bank dalam properti syariah. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab risiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Kriteria Zakat Tanah Sewa Mengenai kriteria zakat tanah sewa ada yang harus diperhatikan sebagaimana berikut Tanah dari negeri yang penduduknya masuk Islam dan dikuasai oleh mereka. Misalnya, Madinah, Taif, Yaman, Bahrain, dan demikian juga Makkah yang ditaklukkan dengan didahului peperangan, tetapi Rasulullah SAW mempersembahkannya kembali kepada penduduknya dan tidak mengganggu penduduk dan harta benda mereka. Harta benda yang terlepas dari pemiliknya kemudian pemiliknya itu masuk Islam, maka harta benda mereka dikembalikan dan tanah mereka termasuk kategori ushur. Tanah dari negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan. Artinya, melalui peperangan antara penduduknya dan kaum Muslimin, kemudian oleh orang yang berwenang tidak dijadikan fei. Tetapi dijadikan ghanimah yang menjadi hak yang berwenang seperlima dan empat perlima lagi dibagi-bagi kepada mereka yang menaklukkan, seperti dilakukan Nabi SAW terhadap tanah negeri khaibar, yang dimiliki orang Yahudi. Tanah itu menjadi milik para penakluk itu yang statusnya tidak bisa lain dari ushur. Demikian juga statusnya tanah-tanah hak bertuan yang berhasil dikuasai dan dibagi-bagi oleh yang menguasainya dan seperlima di antaranya diberikan kepada penguasa. Tanah yang tidak ada pemilik dan penghuninya, yang diberikan oleh penguasa kepada prajurit, di dalam semenanjung Arab. Misalnya tanah yang diberikan Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau di Yaman, Yamama, Basra, dan lain-lain. Tanah mati yang dirawat oleh seorang Muslim sehingga bermanfaat kembali dengan menyiramnya dan menanaminya. Itulah penjelasan mengenai konsep zakat tanah yang disewakan, dan aturan yang berlaku dalam hukum islam. Tonton video berikut tips membuat akta jual beli tanah! Hanya yang percaya Anda semua bisa punya rumah Tanya Tanya ambil keputusan dengan percaya diri bersama para pakar kami Untukmengatasi kekurangan rumah (backlog) maka perlu dilakukan pengenaan disinsentif kepada rumah-rumah yang tidak ditempati atau belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, pengenaan disinsentif ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan mengendalikan harga properti. ZAKAT BUMI DAN BANGUNANOleh Ustadz Kholid Syamhudi LcPerkembangan permasalahan zakat itu demikian pesat dan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat juga semakin meningkat dan membaik. Namun pengetahuan dan informasi seputar fikih zakat tidak setara dengan peningkatan semangat membayar zakat pada masyarakat, terkhusus masalah zakat tanah dan ini, tanah dan bangunan merupakan properti yang sangat dibutuhkan dan banyak digemari para pengusaha, karena kebutuhan masyarakat kepada bangunan rumah atau tempat usaha semakin hari semakin meningkat. Maraknya usaha properti ini belum seimbang dengan informasi seputar hak-hak yang harus dikeluarkan, diantaranya zakat sehingga perlu ada sosialisasi tentang pensyariatan zakat bumi dan bangunan ini dengan rincian dimaklumi dalam fikih zakat, bahwa hukum-hukum seputar zakat bumi dan bangunan berbeda-beda sesuai dengan niat pemiliknya. Hukum-hukum ini berubah sesuai dengan niat pemiliknya, apakah untuk niaga, sewa atau dipakai sendiri dan niat ZAKAT BUMI DAN BANGUNAN. Zakat bumi dan bangunan bila dikembalikan kepada istilah syariat dan etimologi bahasa Arab dinamakan zakat al-Iqâr. Al-Iqâr berdasarkan definisi dari para Ulama adalah tanah dan semua bangunan yang ada di atas tanah tersebut yang dimiliki oleh seseorang dengan salah satu cara kepemilikan yang diakui syari’at, misalnya menjadi miliknya dengan sebab membuka lahan baru, warisan, jual beli atau dengan sebab mengeluarkan zakat bumi dan bangunan ini tidak terpengaruh oleh cara kepemilikan, asalkan cara kepemilikan itu dibenarkan syari’at. Kewajiban zakat juga tidak terpengaruh dengan keadaan si pemiliknya yang sudah baligh dan berakal atau belum, yatim atau tidak yatim, pun tidak terpengaruh dengan status kepemilikannya terhadap tanah dan bangunan tersebut, maksudnya, dia sebagai pemilik tunggal atau milik orang banyak dan dia salah satu diantara yang atau tidaknya mengeluarkan zakat bumi dan bangunan tergantung pada niat si pemilik berdasarkan keumuman hadits Umar bin al-Khathab Radhiyallâhu anhu yang berkataسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِAku telah mendengar Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungghnya amalan itu tergantung pada niat dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa hijrah untuk meraih dunia atau menikahi seorang wanita maka hijrahnya tersebut hanya kepada yang diniatkannya tersebut. [HR. Al-Bukhâri].Terkait niat ini, kepemilikan bumi dan bangunan dan semisalnya dapat dibagi dalam lima kategoriBumi Dan Bangunan Yang Wajib Dizakati Yang masuk dalam kategori ini hanya satu jenis yaitu bumi dan bangunan yang disiapkan oleh pemiliknya untuk diperjual belikan. Bumi dan bangunan seperti ini wajib dizakati karena termasuk barang dagangan yang diwajibkan zakat dan masuk dalam keumuman dalil-dalil dari al-Qur’an dan hadits yang menunjukkan kewajiban zakat pada harta yang disiapkan untuk niaga; diantaranya Firman Allâh Azza wa Jalla خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَاAmbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka [At-Taubah/9103]Firman Allâh Azza wa Jalla وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِDan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian [Adz-Dzâriyât/5119]Hadits Samurah bin Jundub Radhiyallahu anhu, beliau berkataأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِRasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari semua yang kami siapkan untuk perniagaan. [HR. Abu Daud. Hadits ini dinilai sebagai hadits yang hasan oleh syaikh Bakr abu Zaid rahimahullah namun di lemahkan oleh syaikh al-Albani rahimahullah]. Ukuran Wajib Zakat. Ukuran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 % dari nilainya ketika jatuh tempo wajib zakat. Misalnya, jika nilainya adalah Rp. maka dikeluarkan 2,5 % X = Rp. Mengeluarkannya Ketika telah genap setahun haul terhitung sejak tanggal kepemilikan bumi dan bangunan yang dipersiapkan untuk diperjual belikan tersebut atau terhitung sejak memiliki harta seharga bumi dan bangunan tersebut, maka pemiliknya berkewajiban menerapkan kaidah syar’iyyah dalam zakat barang dagang. Yaitu menghitung nilai bumi dan bangunan yang dimilikinya ketika genap setahun sempurna haul dengan patokan harga pasar kala itu, lalu mengeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai tersebut, baik nilai itu sama dengan nilai saat dia membelinya, atau lebih rendah darinya atau lebih mahal. Haul mulai dihitung setelah mencapai nisab, baik dengan digabungkan dengan harta lain yang wajib dizakati seperti emas, perak atau barang dagangan lainnya atau dengan tanpa digabungkan dengan harta lainnya. Zakat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat At-Taubah ayat berkewajiban mengeluarkan zakat namun saat itu dia tidak memiliki harta yang cukup untuk menunaikan zakat itu, misalnya, karena harta yang ada ditangannya kurang, maka zakat itu tetap menjadi hutang dalam tanggungannya sampai ia mendapatkan harta yang cukup untuk zakat kemudian mengeluarkannya. Sangat dianjurkan untuk mencatat kewajiban zakat yang menjadi tanggungannya itu agar tidak lupa dan bisa dikeluarkan setelah wafatnya dari warisan ketika tidak mampu mengeluarkannya sebelum wafat, karena keumuman sabda Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُJangan sampai seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan hingga ia bermalam dua malam kecuali wasiatnya tertulis. [Muttafaqun alaihi].Catatan Zakat yang berhubungan dengan bumi dan bangunan yang diniatkan jual beli tidak gugur kewajiban zakatnya oleh cara pembeliannya, baik dengan kontan atau termasuk syarat sah niat perdagangan pada tanah dan bangunan, penawaran kepada kantor pemasarannya, namun cukup dengan niat pemiliknya untuk yang berniat menggunakan tanah dan bangunannya untuk keperluannya seperti tempat tinggal kemudian berubah niat untuk memperjual belikannya, maka haul zakatnya dimulai hitungannnya dari tanggal niat barunya yang memiliki tanah dan berniat ketika memilikinya untuk menjualnya dengan niat untuk mahar atau kebutuhan lainya. Maka niat ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Zakat tetap wajib ketika sempurna haul pada nilai harga belinya apabila akhirnya dibeli atau ketika sempurna haul dari masa kepemilikan tanah apabila berakhir tanpa jual beli seperti diwariskan atau wasiat atau hibah. Kecuali bila telah terjual sebelum sempurna haul dan digunakan hasil penjualannya sesuai yang diniatkan sebelum masuk kewajiban zakat, maka tidak ada kewajiban zakat karena telah keluar dari kepemilikannya sebelum kewajiban yang berserikat dalam bisnis bumi dan bangunan, masing-masing dari mereka berkewajiban mengeluarkan zakat dengan syarat nilai sahamnya mencapai nishab, baik nishab itu terpenuhi hanya dengan saham yang ada pada bisnis bumi dan bangunan itu saja tanpa digabung dengan harta perniagaan lainnya ataupun nishabnya terpenuhi ketika digabung dengan harta perniagaan yang menukar bangunan yang disiapkan untuk niaga dengan bangunan lainnya yang juga untuk diperdagangkan atau dengan barang dagangan lainnya, maka haul terhitung sejak kepemilikan bangunan pertama yang diniatkan untuk jual beli, lalu zakatnya dikeluar ketika sempurna haul sempurna satu tahun.Orang yang mendapatkan warisan tanah dan dia tahu bahwa orang yang mewariskannya tidak mengeluarkan zakat tanah itu selama beberapa tahun namun si penerima dalam hal ini ahli waris tersebut tidak mengetahui, apakah orang yang mewariskan itu berniat untuk menjadikannya barang dagangan atau tidak? Maka dia tidak wajib mengeluarkan zakatnya beberapa tahun setelah wafat orang yang mewariskannya, maka setiap ahli waris mengeluarkan zakat dari bagiannya apabila dia berniat untuk menjadikan bagiannya barang dagangan dan haulnya terhitung sejak tanggal niat tersebut dan sampai nilai tanah dan bangunan yang sejak awal kepemilikannya berniat menjadikan barang dagangan lalu dia batalkan niatnya itu atau dia bimbang antara menjadikannya sebagai hunian atau menyewakannya, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban zakat padanya, karena tidak ada tekad kuat untuk memperjual atau bangunan yang disiapkan untuk diperdagangkan lalu dipinjamkan kepada orang yang memanfaatkannya, maka peminjaman ini tidak menggugurkan kewajiban atau bangunan yang diperdagangkan apabila telah dikeluarkan zakatnya untuk setahun atau lebih, kemudian terjadi sengketa dan dicabut kepemilikannya berakhir dengan penggagalan jual beli, karena tidak sah kepemilikannya. Maka dia tidak punya hak pengembalian semua zakat yang seorang menjual tanah atau bangunan miliknya yang dipersiapkan untuk jual beli, maka haul dari hasil penjualannya mengambil haul asalnya, artinya haul bumi dan bangunan itu masih berlanjut. Misalnya, tanah atau bangunan yang diniatkan untuk jual beli itu sudah menjadi miliknya selama sepuluh bulan kemudian terjual dan uang hasil penjualannya masih ada padanya atau digunakan untuk membeli tanah atau bangunan lain dengan niat perdagangan juga, maka jika sudah berlalu dua bulan dari waktu penjualan tersebut, si pemilik wajib mengeluarkan zakatnyaTanah atau bangunan yang zatnya tidak terkena zakat, tapi yang dihasilkan dari tanah dan bangunan tersebut terkena kewajiban zakat. Jenis ini ada dua 1. Tanah yang dipergunakan untuk pertanian. Tanahnya tidak terkena kewajiban zakat, tapi biji-bijian dan buah-buahan yang dihasilkan dari tanah tersebut terkena kewajiban zakat pada waktu panen atau petik, jika telah memenuhi syarat wajib zakat, sebagaimana dijelaskan dalam zakat hasil dikemudian hari, pemilik tanah pertanian itu merubah niatnya ke niat jual beli atau direncanakan akan diperjual belikan, maka tanah tersebut wajib dizakati ketika sempurna haul genap setahun terhitung sejak tanggal niat jual beli tersebut pemilik tanah pertanian menyewakan tanah kepada orang yang akan menggunakannya untuk pertanian dan sewanya dengan uang, maka pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat dari hasil sewanya ketika telah berlalu satu haul genap setahun terhitung sejak hari transaksi dan mencapai nisab dengan harta itu atau dengan digabungkan dengan harta atau barang niaga yang dizakati. Apabila uang sewaan itu telah habis untuk memenuhi kebutuhan sebelum sempurna haulnya sebelum genap setahun sejak transaksi maka tidak ada kewajiban zakat sama sekali. Sedangkan zakat hasil pertaniannya tetap dibebankan kepada yang menyewa tanah itu pada waktu panen atau petik, jika hasilnya mencapai Bangunan yang disewakan Bangunan seperti ini tidak wajib dizakati tapi uang hasil sewanya wajib dizakati. Hasil sewa ini dalam bahasa fikih disebut dengan al-ghulah atau ar-rii’. Apabila hasil sewanya mencapai nisab dan telah berlalu setahun haul dari tanggal transaksi sewa menyewa, maka si pemilik wajib menunaikan zakatnya dengan ukuran 2,5 %.Cara mengeluarkan zakatnya Hitungan haul uang hasil sewa bangunan dihitung sejak tanggal transaksi sewa menyewa. Apabila uang hasil sewa itu sendiri telah mencapai nisbab tanpa digabung dengan harta lainnya atau dengan digabungkan dengan harta yang wajib dizakati seperti emas, perak atau barang dagangan lainnya, maka si pemilik wajib mengeluarkan 2,5 % dari uang yang ada ketika sempurna haulnya dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak mengambil uang sewa telah habis semua atau sebagiannya sebelum sempurna haul, maka tidak ada kewajiban menzakati harta yang telah habis namun si pemilik harta tetap wajib menzakati harta yang tersisa bila telah berlalu haul genap setahun dan sisanya masih mencapai bangunan yang disewakan itu milik beberapa orang, maka masing-masing berkewajiban membayarkan zakat jika bagiannya atau sahamnya telah mencapai nishab, baik nishabnya itu tercapai dengan cara digabungkan dengan harta perniagaan lainnya ataupun tercapai dengan bagian atau saham yang pada bangunan yang disewakan memiliki bangunan yang disewakan, namun seandainya ada orang yang berminat membelinya dan harganya sesuai akan dijualnya. Jika faktanya seperti ini, maka yang terkena kewajiban zakat adalah uang sewa bukan pada nilai bangunannya. Karena bangunan tersebut bukan barang dagangan. Pemiliknya tidak memiliki niat pasti untuk diperjual belikan, tapi karena ada yang berminat dan harganya cocok, maka dia bangunan yang disewakan, yang wajib dizakati adalah uang hasil sewanya, sehingga kewajiban ini tidak gugur karena bangunan itu digadaikan baik lembaga resmi atau atau Bangunan Yang Wajib Dizakati Dzat dan Hasilnya Yang masuk dalam ketegori ini adalah tanah atau bangunan yang disewakan dengan niat dijual belikan. Pemiliknya berniat menjualnya, namun sambil menunggu pembeli dan harga yang cocok, dia menyewakan bangunan tersebut. Dalam hal ini, ada zakat yang ditanggung oleh pemilik karena menjadikan bangunannya sebagai barang dagangan dan haulnya terhitung sejak niat jual belinya ada sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertama dan pemiliknya juga menanggung zakat dari uang hasil sewa yang terhitung haulnya sejak tanggal transaksi sewa menyewanya seperti dijelaskan atau Bangunan Yang Tidak Wajib Dizakati, Baik Dzatnya Ataupun Hasil Dan Manfaatnya. Tanah dan bangunan jenis ini tidak termasuk tiga kategori di atas. Pemiliknya tidak berniat untuk memperjual belikannya dan tidak berniat untuk mengembangkannya. Jenis ini ada beberapa bentuk, diantaranyaTanah atau bangunan yang diwakafkan untuk kebaikan masyarakat umum. Ini tidak wajib dizakati karena tidak ada atau bangunan untuk digunakan sebagai kebutuhan seperti tanah atau rumah untuk tempat tinggal atau tempat peristirahatan. Ini juga tidak terkena kewajiban zakat karena tidak dikelola untuk mencari keuntungan dan tidak bisa atau bangunan untuk membangun pabrik yang dikelola langsung oleh pemiliknya. Tanah seperti ini tidak terkena kewajiban zakat, namun bila disewakan untuk pabrik maka terkena kewajiban zakat yaitu pada hasil atau bangunan yang belum jelas niat pemiliknya, apakah akan dijual belikan atau tidak? Atau akan dijual atau disewakan ? antara digunakan sendiri atau dijual belikan?Tanah atau bangunan yang disiapkan untuk jual beli, namun ada penghalang yang menghalangi pemiliknya sehingga tidak bisa mengelola tanah atau bangunan tersebut, seperti tanah dan bangunan yang dipersengketakan sampai haulnya lewat tapi sengketanya belum selesai atau bangunan untuk kebutuhan seperti rumah untuk tempat tinggal. Apabila dia menjual rumah tersebut untuk membeli rumah yang lebih baik untuk ditempati, maka tidak terkena kewajiban zakat, karena ia menjualnya bukan dengan niat jual beli bukan dengan niat bisnis.MERUBAH NIAT UNTUK MENGHINDARI ZAKAT Ketika hukum-hukum zakat pada barang-barang yang bisa diperdagangkan itu sangat terkait erat dengan niat, padahal yang tahu niat seseorang itu hanya Allah Azza wa Jalla lalu si hamba tersebut, maka haram hukumnya orang yang berkewajiban menunaikan zakat merubah niatnya karena takut dan demi menghindari kewajiban seperti ini wajib bertaubat kepada Allâh Subhanahu wa Ta’ala dengan melaksanakan niatnya yang benar. Apabila dia tidak bertaubat dan diketahui pasti dia sengaja merubah niatnya untuk menghindari kewajiban zakat, maka zakatnya tetap diambil oleh petugas. Misalnya seorang yang telah berniat menjadikan tanah atau bangunannya untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian ketika mendekati masa satu haul, ia merubah niatnya menjadi disewakan atau digunakan sebagai tempat tinggal, dan tujuannya merubah niatnya adalah menghindari atau takut terhadap kewajiban zakat, maka orang tersebut tetap diambil a’lamDiadaptasi dari Fatawa Jaami’ah Fi Zakat al-Iqaar karya Syeikh Bakr Abu Zaid rahmatullah, Dar al-Ashimah, KSA cetakan tahun 2000/1421 H.[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 06/Tahun XIX/1437H/2016M. Diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo – Purwodadi Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-858197 Fax Pemasaran 085290093792, 08121533647, 081575792961, Redaksi 08122589079] ^{Endangmemiliki tanggungan di sekolah sehingga ijazahnya ditahan. Sunday, 9 Muharram 1444 / 07 August 2022} Bantuanrumah zakat bisa dinikmati 150 KK. Sunday, 9 Muharram 1444 / 07 August 2022 Salahsatu lembaga filantropi terpercaya milik masyarakat Indonesia adalah Rumah Zakat, Rumah Zakat merupakan lembaga amil zakat yang memulai kiprahnya pada bulan Mei 1998 di Bandung, pada awal berdirinya, Rumah Zakat menggunakan nama Dompet Sosial Ummul Quro. Animo masyarakat saat itu menilai lembaga kemanusiaan seperti Dompet Sosial Ummul

Dari14 lapak, baru enam yang terisi. Thursday, 6 Muharram 1444 / 04 August 2022

wjll7zbvdy.pages.dev/116

wjll7zbvdy.pages.dev/18

wjll7zbvdy.pages.dev/23

wjll7zbvdy.pages.dev/197

wjll7zbvdy.pages.dev/145

wjll7zbvdy.pages.dev/300

wjll7zbvdy.pages.dev/319

wjll7zbvdy.pages.dev/388

wjll7zbvdy.pages.dev/143

zakat rumah yang tidak ditempati